JAKARTA, Barokah.com - Ini kabar gembira buat yang masih bermimpi punya telepon seluler (ponsel) pintar alias smartphone BlackBerry namun belum mampu membelinya. PT Indosat Tbk tengah bersiap meluncurkan BlackBerry dengan kisaran harga Rp 2 juta per unit, jauh lebih murah dari harga BlackBerry saat ini yang minimal Rp 5 juta per unit.
Menurut Direktur Pemasaran Indosat Guntur Siboro, Indosat akan mematok harga paket BlackBerry Rp 2 juta untuk memperluas pasar. "Dalam waktu dekat akan kami luncurkan di Indonesia," ucapnya, Ahad (21/6).
Kendati belum bersedia merinci jenis paket layanan dan gambaran teknis lainnya, dia menandaskan bahwa varian BlackBerry tersebut sengaja dihadirkan untuk membidik pasar menengah bawah alias low-end. Namun, ia tidak bisa memastikan kapan varian tersebut bakal dipasarkan di Indonesia. "Tunggu saja tanggal mainnya," cetus Guntur.
Guntur menambahkan, harga BlackBerry memang tidak bisa lebih jauh lagi bergeser dari kisaran Rp 2 jutaan. "Pasalnya, biaya lisensi untuk 3G saja cukup tinggi," ujarnya, tanpa merinci besarannya. "Kalau sekedar membuat handset yang mirip BlackBerry tentu saja murah," katanya.
Menurut Guntur, selain karena tren, nilai lebih yang dimiliki oleh BlackBerry adalah keunggulan konten di dalam handset-nya. "Berbagai kemudahan multimedia dalam aplikasinya tidak dimiliki handset merek lain," terang Guntur.
Saat ini, Indosat memimpin pasar penjualan BlackBerry di Indonesia dengan angka berkisar 120.000 unit, sementara Excelcomindo Pratama (XL) dan Telkomsel masing-masing 100.000 unit. Selain mereka, PT Natrindo, operator Axis, sejak 10 Juni lalu turut meramaikan pasar BlackBerry di Indonesia. Di luar pasar BlackBerry yang dipegang oleh keempat operator tersebut, saat ini di pasaran Indonesia juga banyak beredar BlackBerry yang diimpor oleh importir umum yang tak bekerjasama dengan operator.
General Manager Komunikasi XL Myra Junor memastikan belum akan menjual BalckBerry di bawah Rp 5 juta. Meskipun, produk Nexian G-900, alias NexianBerry yang dihargai di bawah Rp 1 juta laku 50.000 unit dalam 1,5 Bulan. "Keunggulan BlackBerry yang harganya Rp 5 jutaan ke atas tidak mungkin ditinggalkan penggemarnya," ujar Myra, Jumat
Senin, 22 Juni 2009
Senin, 15 Juni 2009
Fadel Muhammad Debat dengan Ribuan Demonstran
GORONTALO, Barokah.com - Aksi demo yang dilakukan sekitar dua ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Gorontalo (AMPG), Senin, ricuh karena massa tidak sabar menunggu Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad menemui mereka. Karena lama menunggu, massa akhirnya menduduki kantor gubernur dan melumpuhkan aktivitas kerja di kantor tersebut. Puluhan polisi yang menjaga pintu masuk kantor tak berdaya saat massa melakukan aksi dorong hingga berhasil masuk gedung. "Kami beri waktu lagi Pak Fadel untuk menemui kami sekarang. Pergi ke luar daerah saja bisa berbulan-bulan, tapi kenapa menemui kami lima menit saja tidak bisa," kata Hais Nusi, Koordinator aksi tersebut. Massa sempat terpancing emosi dan berupaya naik ke lantai dua gedung, saat pemprov memberitahukan Gubernur sedang memimpin rapat dan meminta Sekretaris Daerah untuk menemui massa AMPG. Kemarahan massa mulai reda saat Fadel Muhammad akhirnya bersedia turun dan menemui massa di depan gedung dengan pengawalan ketat. "Memang benar saya meminta Mendagri untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah Kota Gorontalo, karena sebagai Gubernur saya diatur oleh Undang-Undang untuk mengawasi kabupaten kota. Kalau pemkot menolak diperiksa, ya terserah saja," kata Fadel. Ia menuturkan, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, penggunaan APBD di Kota Gorontalo masih bermasalah atau "disclaimer", sehingga pihaknya merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pernyataan Fadel itu, memicu kemarahan sejumlah demosntran yang membantah adanya penyimpangan penggunaan APBD di Kota Gorontalo. "Kami mempertanyakan mengapa Gubernur mengirim surat ke Mendagri dan meminta pemeriksaan khusus terhadap pemkot. Jangan hanya karena ada dendam pribadi dengan walikota, pak Fadel mengalihkan isu ke persoalan keuangan," kata Risman Taha, salah seorang orator. Menurut dia, Ketua DPD I Golkar Provinsi Goronatalo itu sengaja melapor ke Mendagri, karena adanya persoalan politik dengan Walikota Gorontalo yang juga sebagai Ketua DPD II Golkar. Debat antara Fadel dan massa berakhir saat Gubernur berjanji akan segera memanggil Walikota Gorontalo untuk membahas hal tersebut. Sebelumnya, massa yang sebelumnya menggelar demo di rumah dinas Gubernur kecewa Fadel tak berada di tempat dan akhirnya berupaya menemui Fadel di kantornya
GORONTALO, Barokah.com - Aksi demo yang dilakukan sekitar dua ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Gorontalo (AMPG), Senin, ricuh karena massa tidak sabar menunggu Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad menemui mereka. Karena lama menunggu, massa akhirnya menduduki kantor gubernur dan melumpuhkan aktivitas kerja di kantor tersebut. Puluhan polisi yang menjaga pintu masuk kantor tak berdaya saat massa melakukan aksi dorong hingga berhasil masuk gedung. "Kami beri waktu lagi Pak Fadel untuk menemui kami sekarang. Pergi ke luar daerah saja bisa berbulan-bulan, tapi kenapa menemui kami lima menit saja tidak bisa," kata Hais Nusi, Koordinator aksi tersebut. Massa sempat terpancing emosi dan berupaya naik ke lantai dua gedung, saat pemprov memberitahukan Gubernur sedang memimpin rapat dan meminta Sekretaris Daerah untuk menemui massa AMPG. Kemarahan massa mulai reda saat Fadel Muhammad akhirnya bersedia turun dan menemui massa di depan gedung dengan pengawalan ketat. "Memang benar saya meminta Mendagri untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah Kota Gorontalo, karena sebagai Gubernur saya diatur oleh Undang-Undang untuk mengawasi kabupaten kota. Kalau pemkot menolak diperiksa, ya terserah saja," kata Fadel. Ia menuturkan, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, penggunaan APBD di Kota Gorontalo masih bermasalah atau "disclaimer", sehingga pihaknya merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pernyataan Fadel itu, memicu kemarahan sejumlah demosntran yang membantah adanya penyimpangan penggunaan APBD di Kota Gorontalo. "Kami mempertanyakan mengapa Gubernur mengirim surat ke Mendagri dan meminta pemeriksaan khusus terhadap pemkot. Jangan hanya karena ada dendam pribadi dengan walikota, pak Fadel mengalihkan isu ke persoalan keuangan," kata Risman Taha, salah seorang orator. Menurut dia, Ketua DPD I Golkar Provinsi Goronatalo itu sengaja melapor ke Mendagri, karena adanya persoalan politik dengan Walikota Gorontalo yang juga sebagai Ketua DPD II Golkar. Debat antara Fadel dan massa berakhir saat Gubernur berjanji akan segera memanggil Walikota Gorontalo untuk membahas hal tersebut. Sebelumnya, massa yang sebelumnya menggelar demo di rumah dinas Gubernur kecewa Fadel tak berada di tempat dan akhirnya berupaya menemui Fadel di kantornya
Kamis, 11 Juni 2009
Janji SBY Patut Dihargai
JAKARTA, BAROKAH - Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa M Lukman Edy menilai, rencana kandidat capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melanjutkan pengembangan pendidikan pesantren, sangat sesuai dengan harapan para kiai dan warga N ahdlatul Ulama. Janji itu disampaikan SBY ketika bersilaturrahim dengan KH Sahal Mahfudz bersama sekitar 5000 kiai se Jawa Tengah di Pati, pada Selasa (9/6) lalu.
"Komitmen dan janji SBY untuk memajukan pendidikan pesantren itu mendapat apresiasi positif dari PKB," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/6) malam .
"Sudah benar SBY membangun komitmen dan rencana pemajuan pendidikan pesantren. Para kiai dan warga NU ingin agar pendidikan pesantren tidak dianggap kelas dua dan didiskriminasi terus," lanjut Lukman yang juga menjadi Ketua Tim Koordinasi Nasional PKB untuk Pemenangan SBY-Boediono.
Menurut Lukman, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, memiliki kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan karakter Islam Nusantara yang moderat dan arif terhadap tradisi lokal. "Kader-kader pendiri bangsa seperti KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahid Hasyim terlahir dari sana. Pesantren berpotensi jadi kawah candradimuka bagi calon pemimpin bangsa di masa depan," ujarnya.
JAKARTA, BAROKAH - Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa M Lukman Edy menilai, rencana kandidat capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melanjutkan pengembangan pendidikan pesantren, sangat sesuai dengan harapan para kiai dan warga N ahdlatul Ulama. Janji itu disampaikan SBY ketika bersilaturrahim dengan KH Sahal Mahfudz bersama sekitar 5000 kiai se Jawa Tengah di Pati, pada Selasa (9/6) lalu.
"Komitmen dan janji SBY untuk memajukan pendidikan pesantren itu mendapat apresiasi positif dari PKB," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/6) malam .
"Sudah benar SBY membangun komitmen dan rencana pemajuan pendidikan pesantren. Para kiai dan warga NU ingin agar pendidikan pesantren tidak dianggap kelas dua dan didiskriminasi terus," lanjut Lukman yang juga menjadi Ketua Tim Koordinasi Nasional PKB untuk Pemenangan SBY-Boediono.
Menurut Lukman, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, memiliki kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan karakter Islam Nusantara yang moderat dan arif terhadap tradisi lokal. "Kader-kader pendiri bangsa seperti KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahid Hasyim terlahir dari sana. Pesantren berpotensi jadi kawah candradimuka bagi calon pemimpin bangsa di masa depan," ujarnya.
Rabu, 10 Juni 2009
Razia Perokok Akan Digelar Kembali
JAKARTA, BAROKAH.com — Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta akan kembali menggelar razia perokok pada Kamis (18/6). Kali ini, hal itu akan dilakukan di Jakarta Utara.Kepala BPLHD DKI Peni Susanti mengatakan, razia akan dilakukan di tujuh kawasan bebas merokok, yakni kawasan pendidikan, rumah sakit, tempat ibadah, terminal bus, kantor swasta, dan pusat perbelanjaan. "Pemerintah Kota Jakarta Utara sudah menyatakan kesediaan dan kesiapannya untuk penerapan aturan larangan merokok," ujar Peni di Jakarta, Rabu (10/6).Razia perokok itu merupakan penegakan Perda No 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Gubernur No 75/2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.Peni tidak mau menyebutkan lokasi persis razia itu agar penegakan hukum dapat berjalan dengan adil. "Nanti saja tepat hari H kami beritahu. Kalau diberitahu sekarang, nanti bocor lagi," ujarnya.Sebelumnya, BPLHD dan aparat gabungan Pemprov DKI melakukan razia perokok dan kawasan dilarang merokok di daerah Senen. Ratusan orang dan sebuah hotel yang tidak menyediakan ruang merokok terjaring razia tersebut.
JAKARTA, BAROKAH.com — Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta akan kembali menggelar razia perokok pada Kamis (18/6). Kali ini, hal itu akan dilakukan di Jakarta Utara.Kepala BPLHD DKI Peni Susanti mengatakan, razia akan dilakukan di tujuh kawasan bebas merokok, yakni kawasan pendidikan, rumah sakit, tempat ibadah, terminal bus, kantor swasta, dan pusat perbelanjaan. "Pemerintah Kota Jakarta Utara sudah menyatakan kesediaan dan kesiapannya untuk penerapan aturan larangan merokok," ujar Peni di Jakarta, Rabu (10/6).Razia perokok itu merupakan penegakan Perda No 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Gubernur No 75/2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.Peni tidak mau menyebutkan lokasi persis razia itu agar penegakan hukum dapat berjalan dengan adil. "Nanti saja tepat hari H kami beritahu. Kalau diberitahu sekarang, nanti bocor lagi," ujarnya.Sebelumnya, BPLHD dan aparat gabungan Pemprov DKI melakukan razia perokok dan kawasan dilarang merokok di daerah Senen. Ratusan orang dan sebuah hotel yang tidak menyediakan ruang merokok terjaring razia tersebut.
Selasa, 09 Juni 2009
PRJ Gelar Pertunjukan Musik 32 Hari Nonstop
JAKARTA, BAROKAH.com — Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair yang berlangsung dari 11 Juni sampai dengan 12 Juli 2009 akan menggelar Pameran Musik atau JI Expo Music Concert selama 32 hari nonstop, sejak pembukaan hingga penutupan. Pada pameran itu akan tampil 123 grup band dari berbagai genre dan penyanyi dari seluruh Tanah Air. Setiap hari Pameran Musik digelar pukul 19.30-22.00. Khusus Jumat dan Sabtu berlangsung dari pukul 19.30-23.00.Pameran Musik akan digelar di Arena Gambir Expo dan terbagi menjadi tiga panggung. Panggung utama merupakan tempat para pemusik/tempat digelarnya acara Pameran Musik. Panggung kedua untuk acara live oleh beberapa stasiun televisi swasta. Panggung ketiga atau panggung budaya untuk menggelar acara kesenian tradisional.
Dalam pameran itu, genre yang akan ditampilkan mulai dari pop, punk, pop melayu, pop disko, rock, jazz, reggae, dan ska. Grup band dan penyanyi yang akan hadir, antara lain Steven and Coconut Treez, Ras Muhammad, Tipe-X, Naif, Padi, Mulan Jameela, Agnes Monica, Gigi, Slank, Letto, Nidji, Ungu, Jikustik, Iwan Fals, Ari Lasso, Peterpan, dan Radja. Bagi pengunjung yang menggemari kesenian tradisional bisa menikmati acara di panggung ketiga. Selain kesenian Betawi, kesenian dari tradisional daerah lain seperti dari Sulawesi Utara dan Jambi juga akan tampil. Panggung ini juga akan disemarakkan dengan pemilihan Miss Jakarta Fair 2009 dan Fun World untuk anak-anak.
Wakil Ketua Panitia Jakarta Fair 2009, Slamet Supriadi, mengatakan, setiap hari Jakarta Fair dibuka mulai pukul 15.30 hingga pukul 22.00 dengan harga tiket masuk Rp 15.000 pada Senin-Kamis dan Rp 20.000 pada Jumat-Minggu. Rencananya, Jakarta Fair 2009 akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis, 11 Juni 2009, dan ditutup oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada Minggu, 12 Juli 2009.
JAKARTA, BAROKAH.com — Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair yang berlangsung dari 11 Juni sampai dengan 12 Juli 2009 akan menggelar Pameran Musik atau JI Expo Music Concert selama 32 hari nonstop, sejak pembukaan hingga penutupan. Pada pameran itu akan tampil 123 grup band dari berbagai genre dan penyanyi dari seluruh Tanah Air. Setiap hari Pameran Musik digelar pukul 19.30-22.00. Khusus Jumat dan Sabtu berlangsung dari pukul 19.30-23.00.Pameran Musik akan digelar di Arena Gambir Expo dan terbagi menjadi tiga panggung. Panggung utama merupakan tempat para pemusik/tempat digelarnya acara Pameran Musik. Panggung kedua untuk acara live oleh beberapa stasiun televisi swasta. Panggung ketiga atau panggung budaya untuk menggelar acara kesenian tradisional.
Dalam pameran itu, genre yang akan ditampilkan mulai dari pop, punk, pop melayu, pop disko, rock, jazz, reggae, dan ska. Grup band dan penyanyi yang akan hadir, antara lain Steven and Coconut Treez, Ras Muhammad, Tipe-X, Naif, Padi, Mulan Jameela, Agnes Monica, Gigi, Slank, Letto, Nidji, Ungu, Jikustik, Iwan Fals, Ari Lasso, Peterpan, dan Radja. Bagi pengunjung yang menggemari kesenian tradisional bisa menikmati acara di panggung ketiga. Selain kesenian Betawi, kesenian dari tradisional daerah lain seperti dari Sulawesi Utara dan Jambi juga akan tampil. Panggung ini juga akan disemarakkan dengan pemilihan Miss Jakarta Fair 2009 dan Fun World untuk anak-anak.
Wakil Ketua Panitia Jakarta Fair 2009, Slamet Supriadi, mengatakan, setiap hari Jakarta Fair dibuka mulai pukul 15.30 hingga pukul 22.00 dengan harga tiket masuk Rp 15.000 pada Senin-Kamis dan Rp 20.000 pada Jumat-Minggu. Rencananya, Jakarta Fair 2009 akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis, 11 Juni 2009, dan ditutup oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada Minggu, 12 Juli 2009.
Senin, 08 Juni 2009
Pemerintah Janji Tingkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa
SOLO, BAROKAH.com - Pemerintah menjanjikan peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Perangkat desa dianggap sebagai pemerintahan terkecil yang langsung menangani masalah keseharian masyarakat sehingga dinilai strategis.
Ada tujuh kewajiban yang harus ditunaikan perangkat desa, yakni meningkatan pendidikan dan kesehatan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, membangun infrastruktur dan tata pemerintah, serta meningkatkan pelayanan pada pemerintah.
"Pada masa Orde Baru ada undang-undang khusus tentang Desa. Sekarang hanya ada undang-undang 32/2004. Masalah desa hanya diakomodir 11 bab dalam undang-undang itu. Padahal 78 persen penduduk Indonesia tinggal di pedesaan," kata Sudir.
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto yang mendampingi Presiden SBY, usai pembukaan kongres mengatakan, pihaknya tengah menyusun undang-undang tentang desa. Pihaknya sekaligus meminta masukan dari perangkat desa untuk menyempurnakan rancangan undang-undang tentang desa.
Secara terpisah Wakil Ketua Komisi V DPR Taufik Kurniawan mengatakan, Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang berada di bawah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) hendaknya diselenggarakan rutin setiap tahun. PPIP yang dimulai tahun 2006 memberi bantuan Rp 250 juta untuk desa tertinggal.
Soal tuntutan alokasi 10 persen APBN untuk pembangunan desa dan PPIP diberikan tiap tahun , menurut Mardiyanto, tidak menutup kemungkinan akan dipenuhi sepanjang sesuai peraturan yang ada. "Peningkatan kesejahteraan itu keharusan, tetapi kita lihat dulu aturannya," kata Mardiyanto
SOLO, BAROKAH.com - Pemerintah menjanjikan peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Perangkat desa dianggap sebagai pemerintahan terkecil yang langsung menangani masalah keseharian masyarakat sehingga dinilai strategis.
Ada tujuh kewajiban yang harus ditunaikan perangkat desa, yakni meningkatan pendidikan dan kesehatan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, membangun infrastruktur dan tata pemerintah, serta meningkatkan pelayanan pada pemerintah.
"Pada masa Orde Baru ada undang-undang khusus tentang Desa. Sekarang hanya ada undang-undang 32/2004. Masalah desa hanya diakomodir 11 bab dalam undang-undang itu. Padahal 78 persen penduduk Indonesia tinggal di pedesaan," kata Sudir.
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto yang mendampingi Presiden SBY, usai pembukaan kongres mengatakan, pihaknya tengah menyusun undang-undang tentang desa. Pihaknya sekaligus meminta masukan dari perangkat desa untuk menyempurnakan rancangan undang-undang tentang desa.
Secara terpisah Wakil Ketua Komisi V DPR Taufik Kurniawan mengatakan, Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang berada di bawah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) hendaknya diselenggarakan rutin setiap tahun. PPIP yang dimulai tahun 2006 memberi bantuan Rp 250 juta untuk desa tertinggal.
Soal tuntutan alokasi 10 persen APBN untuk pembangunan desa dan PPIP diberikan tiap tahun , menurut Mardiyanto, tidak menutup kemungkinan akan dipenuhi sepanjang sesuai peraturan yang ada. "Peningkatan kesejahteraan itu keharusan, tetapi kita lihat dulu aturannya," kata Mardiyanto
Langganan:
Postingan (Atom)